Kades Junrejo Tolak Mendata Ulang Warga Penerima Bantuan

Memontum Kota Malang – Kepala Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, Andi Faisol Hasan menolak mendata kembali warganya yang akan menerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena menurutnya data yang sudah diserahkan kepada Dinsos telah melalui proses verifikasi yang ketat antar lembaga di Desa (Rt, Rw, BPD, LPMD).

Tak ingin ada kesalahan dan terindikasi karena ada unsur ketidak adilan, tim pendata di lembaga Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dalam menjalankan pendataan terhadap warga penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang terdampak langsung covid – 19, dari masing – masing petugas pendatanya membuat surat pernyataan jika terjadi hal yang tidak diiginkan siap diproses hukum.

“Setelah data terkumpul baru kita verifikasi ditingkat desa. Itu dilakukan selama tiga kali. Selain itu bukti nyata keseriusan kami juga sudah membuat surat pertanggung jawaban mutlak mulai dari RT RW dan lembaga lainnya. Saya pun menandatangani surat pertangung jawaban mutlak itu. Apabila data yang kami kirimkan kepada Pemkot Batu melalui Dinsos tidak benar adanya. Kami siap mempertanggung jawabkan secara hukum,” paparnya.

Karena menurutnya, untuk menyikapi munculnya warga yang terindikasi mau memiskinkan diri, juga telah membuat stiker yang nantinya ditempelkan di setiap rumah penerima bantuan.

“Stiker – stiker itu akan ditempelkan di pintu atau di kaca depan rumah warga penerima bantuan BLT tersebut. Jadi ketika memang ini tidak layak, atau memang ada yang mau mencoba memiskinkan diri, stiker itu saya yakini secara psikologis akan berdampak bagi warga yang benar – benar dikatakan mampu dan kehidupannya sudah mapan,” ujarnya.

Sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Dan itu semua, menurut dia, sebagai bukti keseriusannya dalam memberikan data pada pemkot melalui dinsos Batu. Selain itu warga dan perangkat desa.

” Dengan cara itu sudah sepakat dan termasuk dengan surat pernyataan mutlak pertanggung jawaban pendataan itu. Selain itu dalam menjalankan verifikasi prosesnya sangat panjang sampai tiga kali verifikasi dan saya terjun langsung bersama tim RT, RW, LPMD, BPD dan perangkat desa lainnya,” akunya.

Dengan demikian, Faizal meyakini data – data yang sudah dikirimkan ke Pemkot Batu melalui Dinas Sosial, itu benar – benar warga yang layak menerima bantuan tersebut.

“Kalaupun ada sedikit tumpang tindih dengan adanya persoalan dalam penyaluran BLT yang pertama, bahwa saya benar – benar tidak tau nama – nama dan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) itu. Karena data – data tersebut yang pegang adalah pendamping dari Kementerian. Dan saya meyakini semua desa yang ada di Kota Batu ini tidak tau dengan persis,” tegasnya.

Kendati demikian, tegas dia, dirinya tidak mencari salah. Tapi ini semua hanya miss yang seharusnya kita urai sehingga kedepannya ada suatu data yang benar – benar valid bagi di desa maupun di kota.

“Tidak ada maksud yang lain. Tapi ini suatu persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Berkaitan dengan data yang muncul belakangan ini. Saat pembagian BLT tahap pertama, maupun yang tahap kedua ini masih ada sedikit kerancuan semoga menjadi perhatian kita bersama,” harapnya.

Untuk itu Faisol berharap untuk saling memperbaiki data – data tersebut. Karena menurutnya ini adalah kerja keras semuanya Pemkot Batu melalui SKPD nya.

“Termasuk Walikota Batu, dan kami selaku Kepala Desa, dan lembaga desa setempat sudah bekerja keras dalam penanganan covid – 19 ini. Baik secara langsung penanganannya dalam arti memberikan langkah – langkah pencegahan maupun dalam pendataan,” pungkasnya. (bir/yan)