Golkar Tolak Relokasi Pedagang Pasar, Sebelum Ada Kejelasan DIPA

Memontum Kota Batu – Pembangunan pasar induk Kota Batu yang sudah digadang-gadang segera terwujud nampaknya masih jauh dari harapan.

Hal ini disesalkan ribuan pedagang yang menggantungkan hidup dari berjualan di pasar, yang memiliki luas sekitar 4 hektar tersebut.

Baca juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN
• Peras Pengasuh Ponpes Atas Dugaan Asusila, Oknum Wartawan dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Batu Ditangkap
• Bus Wisata Maut Asal Bali yang Regut 4 Nyawa di Kota Batu Teridentifikasi Tak Layak Jalan

Menanggapi hal itu, ketua Fraksi Golkar, Didik Machmud, angkat bicara terhadap tidak adanya upaya komunikasi diantara pihak terkait.

“Setelah pertemuan di Gedung DPRD beberapa waktu lalu sampai sekarang belum ada komunikasi lanjutan dengan eksekutif, sedangkan di Pemkot Batu ada Tim Percepatan Pembangunan yang harusnya menyampaikan setiap tahapan serta hasil dari perkembangan yang ada,” ujar Didik Machmud, Selasa (06/04) tadi.

“Sedangkan untuk relokasi pedagang sudah dianggarkan sebesar Rp3 miliar. Namun kami tidak menyetujui relokasi jika belum ada bukti fisik seperti DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran),” tambahnya.

Selain itu politikus partai Golkar ini juga menyampaikan, bahwa pihak eksekutif seharusnya memanfaatkan tim percepatan dari Pemkot untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, jika pembangunan Pasar Besar Batu merupakan program yang serius.

Lebih lanjut, Didik mengatakan, bukti fisik berupa DIPA tersebut nantinya bisa dijadikan dasar untuk menyetujui adanya relokasi pedagang, yang berjumlah sekitar 3.200 orang.

“Kalau memang masih belum ada kejelasan, maka jangan ada kegiatan memindahkan pedagang untuk relokasi,” tegasnya.

Menurutnya, Pasar Besar sendiri hingga saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, karena baik petani maupun konsumen yang memiliki kepentingan juga menggantungkan hidupnya dari pasar. Salah satunya seperti dituturkan konsumen yang juga sebagai supplier untuk kebutuhan hotel, Pamudji.

“Kami hanya konsumen yang setiap hari berbelanja, untuk memenuhi orderan kebutuhan hotel, tentu kenyamanan perlu, sebab selama ini kondisi pasar sangat kumuh (khususnya saat musim hujan), serta kondisi areal parkir dan jalan yang sangat kurang layak. Kami juga berharap agar Pemerintah tanggap akan hal ini,” harapnya. (bir/ed2)