Data Warga Miskin Tak Valid, Pemkot Batu Gelar Rakor, Khawatir Penyaluran Bantuan Tidak Tepat Sasaran

Memontum Kota Batu – Data warga miskin di Kota Batu tak sinkron, Pemkot Batu gelar rapat koordinasi (rakor) karena khawatir penyaluran bantuan salah sasaran. Tujuan rakor sendiri untuk menyelaraskan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) program JKN-KIS.

Benar saja, hasil pendataan tiap dinas berbeda. Misal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu ada 1.580 DTKS, tapi Dinas Sosial mencatat 44.977 DTKS dari total penduduk Kota Batu saat ini 218.161 jiwa, dimana yang laki 109.777 dan perempuan 108.384 jiwa.

Sinkronisasi data : Rakor gabungan untuk mencocokan data warga miskin dan pra sejahtera tengah dilakukan oleh Pemkot Batu di Lantai IV Balaikota Among Tani, Rabu (11/3/2020)

“Tidak samanya data itu yang kami sinkronkan. Tujuannya biar kedepan pemda tidak salah memberikan bantuan seperti BPJS Kesehatan bagi warga miskin xa dan pemerintah pusat yaitu JKN-KIS. Kalau sampai tumpang tindih dan tak tepat sasaran yang riskan,” ucap Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso saat memimpin rakor di Lantai IV Balai Kota Among Tani, Rabu (11/3/2020).

Punjul berharap rakor ini bisa memvalidkan data tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hari ini kita juga mengundang BPJS, BPS, Dinsos, Dinkes, dan Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait lainnya untuk mencari data kemiskinan yang real,” tandasnya.

Beberapa perbedaan pun ditemukan contohnya ada warga miskin/pra sejahtera yang tercatat tidak mampu namun sekarang sudah menjadi pra sejahtera. Data Dinsos tercatat 44.977 DTSK. Sesuai peraturan yang berlaku, data warga penerima bantuan harus yang masuk di data DTKS tersebut. Baik lansia, sembako dan bantuan lainnya harus berdasarkan data DTKS yang sudah by name dan by addresnya juga.

Dari jumlah itu, kemudian yang masuk di PBI JKN 23.335 jiwa, kemudian yang masuk di PBID berjumlah 13.752 jiwa dan yang tidak tercover JKN dan PBID di DTKS sejumlah 19.589 jiwa yang belum tercover. Sedangkan untuk DTKS di Dinas Ketahanan Pangan hanya 1580 DTKS. Data tersebut berbeda dengan Dinas Sosial, sehingga ada beberapa warga yang mendapat bantuan beras. Karena beberapa warga tersebut tidak memiliki NIK.

“Artinya mereka yang tidak punya NIK bukan warga Batu dan bisa diragukan. Sehingga saat membagikan sembako harus membawa NIK/Fotocopy KTP. Dengan belum sinkronnya data warga miskin di Kota Batu kami takutkan ada yang tak mendapat bantuan dari Pemkot,” keluhnya.

Asissten II Setda Pemkot Batu Endang Triningsih mengutarakan, dengan data valid pemkot bisa mengcover program pengentasan di Kota Batu. Saran Endang, data tersebut dikantongi oleh Dinsos, lalu ada perumusan kategori miskin yang harus ditetapkan.

“Data itu berubah-ubah. Nah itu yang harus sependapat dan data mana yang akan digunakan. Contoh saja verifikasi data peserta BPJS di Kota Batu warga miskin belum tercover semua karena data yang tidak valid,” tutupnya. (lih/yan)