Warga Beji Keluhkan Layanan Puskesmas Yang Tidak Ramah

Memontum Kota Batu – Warga Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, mengeluhkan pelayanan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Beji. Keluhan tersebut, terkait dengan kekurang ramahan pihak puskesmas, dalam menyambut pasien yang akan berobat atau bertanya.

Keluhan atas kurangnya pelayanan yang baik itu, pun disampaikan Kepala Desa Beji, Deni Cahyono. Menurutnya, sebagai Kades, dirinya banyak menerima unek-unek itu dari warganya. 

Deni menjabarkan, salah satunya kekurang-ramahan itu saat ada salah satu warganya yang mengajukan pemeriksaan rapid test antibodi pada Juli lalu. Warga tersebut, bertanya dan minta surat, untuk keperluan anaknya yang akan kembali ke pondok pesantren (Ponpes).

Namun, permintaan tersebut di tolak Puskesmas Beji, dengan langsung meminta warga itu ke rumah sakit. Lebih lagi, Deni juga menambahkan, jika resepsionis yang ada puskesmas tersebut, juga kurang ramah dalam menyambut pasien yang datang pada saat itu.

“Jadi, warga saya yang minta rapid, akhirnya ke rumah sakit langsung. Karena, dibilangnya sama petugas, mereka tidak bisa. Harusnya, paling tidak dijelaskan dahulu. Bukan langsung mengatakan seperti itu. Tambah lagi, bagian depan (receptionis) kalau nyambut calon pasien yang datang, juga terkesan ketus atau sinis. Harusnya, yang ramah gitu,” ujar Deni, Kamis (14/01) tadi.

Hal sama juga disampaikan perangkat Desa Beji, Irwanto, yang mengaku pihak puskesmas juga menolak permintaan rapid test terhadap anaknya. Padahal, keperluannya juga sama, yakni untuk masuk ke Ponpes.

“Aturan dari pondok harus begitu, jadi saya ikuti sesuai aturan itu. Tapi, sampai di sana (puskesmas) dibentak-bentak sama bagian pelayanan. Padahal, ini berkaitan dengan layanan yang harusnya ramah,” ujar Irwanto.

Dari kejadian itu, dirinya pun memutuskan membawa anaknya ke salah satu rumah sakit yang ada di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. “Biayanya sekitar Rp 250 ribu, seingat saya,” lanjut dia.

Kepala UPT Puskesmas Beji, Muhammad Mufid, menanggapi hal itu, menerangkan bahwa pihaknya mengacu pada Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Batu. Bahwa rapid test antibodi, tidak bisa dihamburkan begitu saja untuk menjaga antara kelancaran pelayanan dan ketersediaan alat.

“Puskesmas hanya bagian pelaksana teknis. Perumus kebijakan ada di Dinkes,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, rapid test anti bodi digunakan untuk studi epidemiologi. Yang difokuskan untuk menilai resiko-resiko dalam skala komunal, bukan perorangan. Baru kemudian, dari penelusuran komunal akan diteruskan dengan Swab jika dibutuhkan.

Lebih lanjut Mufid menjelaskan, saat ini rapid digunakan untuk langkah tracing kasus di lapangan. Semisal terjadi kontak erat dengan terkonfirmasi positif. Karena persoalan dalam menangani wabah.

Untuk layanan rapid test di puskesmas atas permintaan sendiri (APS), tambahnya, dikhususkan kepada kalangan menengah bawah seperti pekerja harian lepas. Pihaknya berpedoman pada SE Dinkes yang diterbitkan sejak awal Juni 2020 lalu.

“Misal tukang bangunan, ojek online. Akan ditanya dulu, pekerjaannya apa. Kedua, dalam konteks mendukung ekonomi, disasar pada PKL atau UMKM. ASN Pemkot Batu yang akan melaksanaan tugas ke luar kota,” papar mantan Kepala Puskesmas Kota Batu itu.

Menurut dirinya, sejauh ini belum ada penarikan tarif di Puskesmas. Berbeda dengan rumah sakit swasta yang menghitung tarif rapid test antibodi. Mulai harga reagen, jasa petugas kesehatan. Di Puskesmas, tidak ada mekanisme semacam itu. Semuanya ditopang dari subsidi pemerintah. “Tarif di Puskesmas itu rata-rata pelayanan kesehatan diberikan secara gratis bagi masyarakat yang memiliki identitas kependudukan Kota Batu. Ada beberapa tindakan yang dikenakan tarif. Namun biaya itu bukan penggantian penuh. Jadi rata-rata 50 persen bahkan 25 persen dari tarif keseluruhan. Kekurangannya ditopang melalui subsidi,” katanya. (cw2/sit)