Batu Covid-19: Pemerintah Desa Kecewa, Dinas Kesehatan Tidak Ada Koordinasi Penanganan

Memontum Kota Batu – Pencegahan atas menyebarnya Covid-19 (Virus Corona) dilakukan secara mandiri oleh mayoritas pemerintahan desa di Kota Batu. Menurut Kepala Desa, karena minimnya koordinasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes). Bahkan banyak Pemdes yang kesulitan dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer, pelindung diri dan lainnya. Untuk itu mereka berharap ada langkah jelas dari Pemkot Batu kepada pemerintah desa (pemdes).

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Pandanrejo Abdul Manan, ia mengaku kesulitan ketika mencari APD. Meski begitu ia tetap berkomitmen memberikan perlindungan kepada warganya ditengah banyaknya keterbatasan sarana prasarana.

“Harapan kami Dinkes selaku leading sektor bisa membantu kami, ini masalah kesehatan yang sangat riskan. Tapi sejauh ini belum ada peran aktif dinas/satgas. Kami kesulitan waktu mau membeli masker dan bahan penyemprotan yang mengandung desinfektan,” keluh Manan, Jumat (27/3/2020).

Harapannya, Dinkes bisa memberikan solusi dengan mendatangkan semua keperluan untuk menunjang pencegahan corona. Jika ada ketersediaan barang, mekanismenya seperti apa, pemdes siap bertanggung jawab.

“Jadi misal Dinkes bisa mendatangkan masker, hand sanitizer dan bahan desinfektan, nanti apakah desa itu dikasih/mengganti ke Dinkes. Kami siap, yang penting mekanismenya jelas. Lha sampai sekarang tidak ada solusi dan koordinasi bersama dengan kami,” ucap Manan.

Meski saat ini Pandanrejo sudah menganggarkan dana tanggap bencana Rp 30 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD), kesulitan pihak desa yaitu beli kemana? Pemdes yakin jika Dinkes pasti mengetahui pabrik/produsen, tapi minimnya koordinasi menghambat kinerja desa.

“Jadi kami dengan alat sederhana melakukan penyemprotan. Dan menghimbau masyarakat menjaga kebersihan dan kesehatan. Keluhan warga juga sama, kebingungan warga mau membeli masker dan hand sanitizer kemana? saya sampaikan apa adanya jika pemdes masih berupaya mendatangkan,” paparnya.

Apalagi, Pemdes selaku garda terdepan yang bertanggung jawab pada keselamatan warga. Jadi pihaknya berupaya semaksimal mungkin jangan sampai ada warga terjangkit.

Senada, Kepala Desa Junrejo Andi Faisal Hasan mengutarakan hal yang sama. Desa diperintah untuk membentuk satgas dan posko Covid-19 dan sudah dibentuk. Tapi petunjuk jelas tentang tugasnya seperti apa tidak ada penjelasan secara kongkrit dari pihak terkait.

“Misal jika ada orang dari luar negeri/luar kota, petugas menghubungi Dinkes melalui Puskesmas di desa. Kami tidak tahu, protap yang jelas seperti apa. Ketika kita konfirmasi jawaban mereka selalu diplomatis, petunjuk dari dinkes desa bisa langsung berkoordinasi dengan kecamatan/puskesmas desa, bukan dengan Dinkes langsung. Padahal Dinkes selaku leading sektor,” urai Faisal.

Akibatnya, warga di sini sampai menggunakan desinfektan yang biasa digunakan untuk menyemprot ayam karena keterbatasan stok.

“Belum lagi banyak warga mencampur sendiri, dengan takaran sekedarnya. Lha tidak ada arahan dan kita tidak bisa melarang, itu bentuk dan upaya menenangkan masyarakat ditengah pendemi corona serta wujud peran serta bersama,” beber dia.

Faisal menambahkan, keluhan Pemdes sudah disampaikan kepada Dinkes, namun tidak ada respon. Sampai sekarang tidak ada sosialisasi bagaimana cara penyemprotan secara benar dan perbandingan komposisi bahan untuk penyemprotan.

“Sekarang, kita kesulitan masker harusnya Dinkes cari jalan keluar, bantuan pengadaan desinfektan juga tidak ada. Memang saat ini desa sudah bergerak, tapi karena inisiatif sendiri bukan dari pemkot. Himbauan pemerintah hanya melalui whatsapp. Yang terpenting kita harus melangkah dahulu meski seadanya,” tutupnya. (bir/yan)