Ikuti Munas MASKI, Wagub Jatim Optimis Ada Percepatan Investasi di Jatim

Memontum Kota Batu – Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2022 yang digelar di hotel Kota Batu, Rabu (09/11/2022) malam, dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Pada kesempatan itu, Wagub Emil mengatakan bahwa peran MASKI sangat penting dalam pemetaan bidang tanah. Terlebih, jika MASKI telah memiliki teknologi yang lebih baik dalam pemetaan maupun pengukuran tanah.

“Kami banyak berinteraksi dengan Wakil Kementerian ATR BPN di Jatim. Disampaikan bahwa, pemerintah saat ini harus berorientasi spasial. Artinya, peta ini punya banyak variabel dan harus menjelaskan tentang susunan, bentuk, ruang, tatanan hingga pola pertanahan,” ujar Wagub Emil.

Karenanya, tambah Emil, setelah ini pihaknya bersama Kementerian ATR BPN dan stakeholder terkait, akan menindaklanjuti dengan memanfaatkan teknologi yang baru berkembang di (MASKI, red). Sehingga, pihaknya bisa bekerja sama dalam melakukan program pembangunan lebih baik lagi, mulai perencanaan serta pembangunan.

Baca Juga :

• Cleaning Area Pengunjung, Manajemen Jatim Park 3 Kota Batu Sebut Tak Ada Korban Jiwa
• Wisata Jatim Park 3 Kota Batu Alami Kebakaran
• Sinergitas Bidhumas Polda Jatim dan Awak Media, Deklarasikan Pilkada 2024 Berjalan Damai dan Kondusif
• Partai Nasdem Rekomendasi KD dan Dewa Kresna Maju Pilkada Kota Batu 2024
• 5 Tahun SERU.co.id, Komitmen Suguhkan Berita Tepercaya Jadi Rujukan Masyarakat

“Contoh, mereka punya teknik pengukuran atau pemetaan bidang tanah untuk lebih presisi. Ini mampu menarik investasi yang masuk, sehingga orang mau berinvestasi di Jatim dan mendapatkan data yang jelas serta tidak simpang siur. Apalagi, jika informasi ini bisa di integrasikan dengan perijinan akan lebih cepat dan akurat,” urainya.

Sementara itu, Ketua Umum MASKI, Loedi Ratrianto, menjelaskan bahwa selama ini MASKI berperan dalam percepatan pemetaan dan sertifikat bidang tanah dalam program Kementerian ATR. “Peran kami saat ini ikut membantu percepatan pemetaan atau sertifikasi bidang tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN. Kami ikut membantu dalam pengukuran karena BPN hanya memiliki 3000 SDM,” ujar Loedi.

Diungkapnya, bahwa dengan 3 ribu SDM BPN, maka akan sangat kesulitan mencapai target program pemerintah 10 juta percepatan sertifikasi tanah. Sehingga, pihaknya ikut andil dalam percepatan pemetaan atau sertifikasi bidang tanah. (bir/sit)