Kota Batu
PAD Kota Batu Disoroti DPRD, Pj Wali Kota Diminta Lakukan Reformasi Birokrasi
Memontum Kota Batu – Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batu, menuai sorotan DPRD Kota Batu. Itu karena, target pendapatan yang diharapkan mulus, malah berbeda.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, mengatakan bahwa APBD yang diterima oleh Kota Batu, sebenarnya Rp 1,1 triliun. Namun, dengan tidak pernah tercapainya target pendapatan, maka berdampak pada kemandirian fiskal.
“PAD di Kota Batu ini tidak pernah penuhi target. Ini bukan hal baru, tetapi sudah sejak dahulu. Padahal, APBD kita ini Rp 1,1 miliar. Kalau dihitung kemandirian fiskal Kota Batu, hanya kisaran 17 atau 18 persen. Dibandingkan, dengan dana transfer dari pemerintah pusat,” terang Nurochman, saat ditemui seusai kegiatan Musrembang Kota Batu 2023 di sebuah hotel Kota Batu, Rabu (08/03/2023) tadi.
Baca juga:
- Cleaning Area Pengunjung, Manajemen Jatim Park 3 Kota Batu Sebut Tak Ada Korban Jiwa
- Wisata Jatim Park 3 Kota Batu Alami Kebakaran
- Sinergitas Bidhumas Polda Jatim dan Awak Media, Deklarasikan Pilkada 2024 Berjalan Damai dan Kondusif
- Partai Nasdem Rekomendasi KD dan Dewa Kresna Maju Pilkada Kota Batu 2024
- 5 Tahun SERU.co.id, Komitmen Suguhkan Berita Tepercaya Jadi Rujukan Masyarakat
Kalau dianalisa, tambahnya, potensi di Kota Batu ini sangat luar biasa. Seperti, banyak hotel bintang yang bertebaran. Kemudian, tempat wisata yang besar dengan kunjungan yang melimpah, serta banyak sekali restauran. Sebenarnya, dalam kondisi tersebut, atau dengan banyaknya hotel dan restauran hingga tempat wisata, maka harusnya mampu mendongkrak PAD.
“Dilihat dari kondisi di Kota Batu, sebenarnya kegiatan KPK di Kota Batu merekomendasikan harusnya PAD Kota Batu Rp 350 miliar. Tapi, di sini step by step tidak langsung melompat,” tambahnya.
Intinya, tegas Nurochman, dengan sudah menjadi sorotan publik, bahwa PAD Kota Batu tidak pernah capai target, maka menekan supaya aparatur pemerintah daerah untuk bisa menambah penerimaan daerah melalui PAD. Juga, ada kebijakan serius, sehingga perlu komitmen bagi wajib pajak yang tidak taat.
“Jadi, catatan terpenting adalah komitmen dan kesungguhannya pemerintah daerah. Sehingga, Pj Wali Kota harus betul-betul melakukan reformasi birokrasi,” paparnya. (put/sit)
- Pemerintahan5 tahun
Fraksi PKB dan Gerindra Sepakat APBD 2020 Tetap di Kisaran Rp 1 Triliun Lebih dengan Mendongkrak Peningkatan PAD Kota Batu
- Pemerintahan4 tahun
Usai Hadiri Pemakaman Saudara di Pujon, Puluhan Warga Sumberejo Jalani Screening
- Pemerintahan4 tahun
Batu Paradise Factory Outlet Masih Bandel Buka, Meski Sudah Dapat Teguran
- Hukum & Kriminal4 tahun
Rugikan Nasabah, Koperasi Delta Pratama Dilabrak Pemuda Pancasila
- Pemerintahan4 tahun
Pasar Batu Berpotensi Jadi Cluster Baru Penyebaran Covid-19
- Berita4 tahun
JTP Group Bangun Batu Love Garden Ajak Partisipasi Warga Sekitar
- Berita4 tahun
Pendaki Gunung Buthak Ditemukan Tewas, Lari Dari Rombongan Diduga Kesurupan
- Berita4 tahun
Warga Mojorejo Luruk Perumahan Taman Harmoni, Pasca Salah Satu Pekerjanya Diketahui Sakit