Satu dari Dua Unit Mesin Pirolisis TPA Tlekung Dipertanyakan DPRD Kota Batu

Memontum Kota Batu – DPRD Kota Batu mempertanyakan keberadaan mesin pirolisis atau mesin pemilahan sampah dengan kapasitas besar di TPA Tlekung. Ini dikarenakan, dalam permasalahan penanganan sampah di TPA Tlekung, fungsi dari mesin ini sangat dibutuhkan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, mengatakan pada tahun 2021 yang lalu, DLH mendatangkan mesin pirolisis sebanyak dua unit. Mesin pirolisis pertama, dengan kapasitas kecil yang mampu mengurangi sampah 50 hingga 80 ton perhari, yang saat ini sudah ada di TPA Tlekung. Mesin ini memang sudah di uji coba pada 1 Juli 2022 yang lalu. Namun, untuk mesin yang kedua, itu hingga saat ini belum ada.

“Kami mempertanyakan, dimana mesin pirolisis yang kedua dengan kapasitas besar itu,” terangnya saat dihubungi lewat ponsel, Rabu (09/08/2023) tadi.

Padahal, tambahnya, jika mesin pirolisis yang kedua ini bisa digunakan akan mampu mengolah sampah hingga 200 ton perhari, maka seharusnya bisa membantu. Tetapi, kenyataannya hingga saat ini belum ada. Dan, sekarang sangat dibutuhkan.

“Mesin pirolisis yang kedua itu belum didatangkan di TPA Tlekung. Dan, DLH pernah menyampaikan kalau mesin itu siap beroperasi pada Maret 2023,” tuturnya.

Baca juga :

Terkait mesin pirolisis tersebut, menurut Nurochman, seharusnya didatangkan oleh DLH melalui kerja dama dengan rekanan Arta Asia Putra. Kalau memang ada kendala, sebenarnya jangan asal beli.

Sebelum memesan mesin pirolisis, paparnya, DLH harusnya sudah melakukan kajian dan perencanaan dahulu. Mulai dari seberapa besar daya listrik yang dibutuhkan dan seberapa besar mesin pirolisis yang akan dibeli. Lalu, apakah mesin bisa dibawa ke TPA Tlekung yang akses jalannya berada di perbukitan.

“Yang jelas, kami meminta transparansi terkait progres operasional mesin pirolisis kedua itu. Dan, kami mempertanyakan kapan mesin kedua tersebut datang,” ujarnya.

Untuk itu, tegasnya, DPRD Kota Batu memberikan saran agar DLH lebih totalitas dalam mengelola sampah. Kemudian, menganggarkan kebutuhannya serta mencukupi infrastrukturnya juga sungguh-sungguh dan ada komitmen.

“DLH harus memberikan kompensasi kebijakan kepada masyarakat yang sudah menjadi kesepakatan. Dan, semua itu harus direalisasikan,” tegasnya. (put/sit)