Tim Monitoring Covid -19 Desak Pemkot Batu Segera Cairkan Bantuan Untuk Masyarakat

Memontum Kota Batu – Lambatnya penyerahan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kota Batu yang hingga sekarang masih diserahkan pada 933 penerima bantuan yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pemerintah Pusat. Dari total 8.307 DTKS di Kota Batu. Disikapi tim monitoring yang terdiri dari anggota DPRD Kota Batu.

Ketua Tim Monitoring Covid-19 Kota Batu, Nurochman mengatakan bahwa evaluasi ditujukan agar bantuan bisa disalurkan tepat sasaran. Terutama kepada warga yang sudah di data desa melalui RT/RW.

“Kami targetkan untuk sisa pembayaran tahap 1 dan tahap 2 bisa diselesaikan hingga bulan Mei minggu kedua. Kamu usulkan yang harus diprioritaskan pemberian bantuan dari data Non DTKS,” ujar Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu, Nurochman kepada media.

Ia menjelaskan alasan agar memprioritaskan bantuan bagi Non DTKS karena data tersebut merupakan salah satu hasil kerja keras dari tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Desa di Kota Batu. Sehingga data yang dikerjakan juga tidak terkesan diacuhkan.

Dijelaskan lebih jauh, dari jumlah 19.991 non DTKS masih terdapat 4957 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih belum terdata dan wajib diberikan bantuan untuknya. Ia juga menambahkan, terjadinya kesalahan data pada penyaluran JPS tahap pertama dikarena Dinsos yang tidak melakukan update data dan berhenti pada tahun 2015.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririck Mashuri mengungkapkan bahwa bantuan tahap pertama atau bulan April telah diserakan Pemkot Batu kepada 933 warga. Namun masih tersisa 124 warga yang belum menerim sehingga diminta untuk segera diambil di Kantor Dinsos Kota Batu hingga Rabu (6/5) hari ini.

Sedangkan untuk warga terdampak yang sudah masuk DTKS namun telah mendapat bantuan reguler seperti sembako dan lainnya akan segera dicairkan secepatnya. Begitu juga data non DTKS yang telah didata RT/RW.

“Insya Allah bulan Mei bantuan tahap pertama yang belum dan tahap kedua akan diserahkan secara non tunai. Khusus untuk non DTKS kami masih akan verifikasi terlebih dahulu. Agar bantuan bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak desa,” terangnya.
Tak hanya itu, nantinya dalam penyerahan bantuan non tunai wajib dampingi oleh pihak desa dan OPD yang telah di tugaskan di tiap desa. Penerima wajib membawa kelengkapan persyaratan sepert KTP dan KK.

Penerima bantuan Rp 1 juta itu merupakan warga yang sudah terdata dalam DTKS tahun 2015, namun belum mendapat bantuan sama sekali dari program reguler tahunan seperti sembako, lansia, atau bantuan langsung tunai (BLT).

Artinya sisa dari 933 DTKS atau sisanya yang telah menerima bantuan reguler seperti sembako, lansia, dan BLT sejumlah 7.374 DTKS dari total 8.307 DTKS tersebut masih belum menerima tambahan top up uang non tunai. Rencananya akan didistribusikan bulan Mei ini.

Sedangkan untuk bantuan non DTKS atau calon penerima yang telah didata oleh Pemerintah Desa atau RT/RW ada 19.991 non DTKS masih diverifikasi oleh Pemerintah Kota. Untuk kemudian setelah dilakukan verifikasi juga akan disalurkan pada bulan Mei ini.

Dengan uraian diatas tentunya menjadi pertimbangan serius dari DPRD Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya rapat evaluasi dengan Dinas Sosial di Balaikota Among Tani pada Selasa Sore (5/5) untuk membahas verifikasi data yang ada. (bir/yan)