Aliansi Wong Batu Peduli Pemberantasan Korupsi Fokus ke Korupsi Lokal

Memontum Kota Batu – Aktivitas masyarakat untuk menolak terkait revisi UU KPK dan KUHP yang sedang berjalan hampir di seluruh wilayah Indonesia rupanya tidak membuat elemen masyarakat Kota Batu ikut-ikutan melaksanakan dengan demo turun ke jalan seperti yang sedang terjadi di Kota Malang.

Hal ini ditegaskan oleh Kayat Harianto Ketua Aliansi Wong Batu Peduli Pemberantasan Korupsi ketika dikonfirmasi oleh memontum.com Senin siang (23/9/2019).

Kayat Harianto

“Kami lebih fokus pada kebaikan Kota Batu saja. Biarkan yang muda-muda yang beraksi dan kita hanya mendorong,” ungkap mantan wartawan yang juga pengacara tersebut. Kayat juga menjelaskan sebelumnya telah berembuk dengan ormas di Kota Batu seperti Pemuda Pancasila, LSM Alap-alap dan ketua aktivis lainya.

Walaupun begitu, dengan tegas seluruh ormas dan aktivis di Kota Batu mendorong penuh aksi yang tersebar dimanapun. Hal ini dikarenakan tidak masuk akalnya revisi UU KPK yang terdapatnya badan pengawas dan bertugas mengawasi badan pengawas serta revisi KUHP yang menuliskan denda Rp 10 Juta untuk hewan peliharaan yang masuk pekarangan rumah orang lain.

“Biar yang muda saja yang beraksi, kami masih memiliki PR untuk menagih janji Kajari Kota Batu yang akan membuat Legal Opinion,” ungkapnya.

Terpisah, Walikota Batu Dewanti Rumpoko mengungkapkan pihaknya masih belum membaca sama sekali terkait tiga perubahan undang-undang yang saat ini tengah ramai di perbincangkan. “Saya tidak berani komentar banyak karena saya tidak baca sama sekali,” jelasnya.

Walaupun begitu, Dewanti secara tegas mengungkapkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dan menggunakan anggaran dari negara sehingga KPK tidak memiliki hak untuk semaunya sendiri. “Mau tidak mau ya harus ikut aturan negara. Tidak bisa kalau mau berdiri sendiri,” tukasnya. (bir/yan)